![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/images/quotes_special.gif)
Tulisan ini di posting ke blog bukan untuk menambah polemik yang beredar di tengah masyarakat, tulisan ini untuk agar kita dapat memahami lebih dalam imunisasi dan bisa mengambil sikap dengan cerdas dan bijak (tidak frontal menolak tanpa didasari pengetahuan yang memadai dan juga tidak sekedar menerima tanpa proteksi dan keilmuan yang baik). mari kita mulai. eng ing eng…..
Banyak beredar kabar yang meragukan kehalalan dan efek samping dari imunisasi. Seperti adanya kandungan merkuri dalam vaksin yang menyebabkan autis, atau vaksin polio ineksi (IPV/Injected Polio Vaccine) yang mengandung enzim yang berasal dari porcine (babi). karena bingung, banyak orang tua yang tidak mengizinkan anaknya untuk diimunisasi, khawatir terkena autis atau mendapat asupan tidak halal.
Dasar Hukum Imunisasi
Kamur besar bahasa indonesia mendefinisikan Imunisasi sebagai “pengebalan” (terhadap penyakit). sedangkan dalam istilah kesehatan, imunisasi adalah pemberian vaksin untuk mencagah penyakit tertentu.
Dr. KH. Surahman Hidayat Ketua Sharia Consulting Centre mengatakan, “konsep dasar imunisasi adalah maslahat karena memasukkan zat yang menambah daya tahan tubuh. Ia merupakan suatu teknik wiqayah (pemeliharaan, red) dan bersifat preventif. Teknik sepeti ini dianjurkan dalam agama, “jelasnya.
Beliau menguatkan berdasarkan firman Allah, “Jangan kamu mencampakkan diri-diri kamu dalam kebinasaan,”(QS Al-Baqarah [2] : 195).”kalau diduga kuat tidak memberikan imunisasi itu akan terancam oleh penyakit , meninggalkannya adalah menjerumuskan,”ujar wakil ketua komisi XI DPR RI yang juga ketua Dewan Syari’ah Pusat PKS ini.
Namun, pesan Surahman, imunisasi yang pada dasarnya dianjurkan ini tetap harus terbebas dari kandungan yang diharamkan. Seperti kandungan najis atau kandungan zat yang memeang tidak halal, dari babi atau apa pun. “Maka Perlu dilakukan uji klinis karena ini di luar wawasan hukum syari’ah,”tambahnya.
Terkait penggunaan Vaksin IPV yang banyak dipertentangkan—dalam proses pembuatannya menggunakan enzim yang berasal dari porcine (babi)—MUI mengeluarkan fatwa pada 8 oktober 2002. “Ketentuan hukum : Pada dasarnya penggunan obat-obatan, termasuk vaksin, yang berasal, mengandung, atau terkena benda najis adalah haram. Pemberian vaksin IPV kepada anak-anak yang menderita immunocompromise (kelainan sistem kekebalan tubuh), pada saat ini dibolehkan, sepanjang belum ada IPV jenis lain yang suci dan halal. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.”
Pro Kontra zat tidak halal dan tidak thayyib
Majalah Suara Hidayatullah edisi september 2007 menulis bahwa vaksin yang beredar didunia saat ini—termasuk meningitis untuk jamaah haji—menggunakan bahan haram. Salah satu unsur haram yang terdapat dalam vaksin adalah tripsin, enzim dari pankreas babi.
Menurut Ketua Dewan Penasehat LPPOM-MUI, Prof Jurnalis Udin, tripsin babi sebenarnya bukanlah bahan baku vaksin. Dalam proses pembuatan vaksi, tripsin hanya dipakai sebagai enzim proteolitik (katalisator pemisah sel/protein). Pada hasil akhinya (vaksin), enzim tripsin yang merupakan unsur turunan dari pankreas babi ini tidak terdeteksi lagi. Enzim ini akan mengalami proses pencucian, pemurnian dan penyaringan. “hingga jejaknya tidak terlihat lagi,” jelas Prof jurnalis. Namun karena sudah tersentuh unsur haram dan najis, status kehalalan vaksin bermasalah.
Inilah yang mendasari protes keras komunitas Sharia4Indonesia terhadap kandungan imunisasi. Mereka menggelar bebagai aksi agar vaksinasi di stop. Diantaranya roadshow dan aksi stop vaksin pada 14 mei 20011 dibunderan HI, jakarta. Tak heran, ketika 23 juli 2011 MUI menagdakan acara bertajuk “Vaksin Imunisasi Halal dan Baik” bekerjasama dengan PT Biofarma, mereka menganggap ada konspirasi di balik itu.
Dalam situs resminya Sharia4Indonesia menurunkan tulisan bertajuk: “Konspirasi di balik Fatwa MUI : Vaksin Imunisasi Halal dan Baik ?” Mereka mengatakan, “Sulit menampik adanya konspirasi yang mensosialisasikan itu halal dan baik. PT Biofarma, sebgai produsen vaksin milik negara, sekaligus pemasok tunggal vaksin program imunisasi nasional jelas berkepentingan agar masyarakat terus menyangka bahwa vaksin imunisasi itu halal dan baik.”
Detikhealth.com memberitakan,”WHO Batasi Penggunaan Babi Untuk Pembuatan Vaksin”, Sumber informasi ini bahkan disampaikan oleh peneliti senior PT Biofarma, Dr Neni Nurainy, Apt, dalam jumpa pers Forum Riset Vaksin Nasional 2011 di Hotel Borobudur, Jakarta pusat, Selasa (26/72011).
Dalam berita tersebut, PT Biofarma mengklaim sudah menggunakan media non-animal origin sebgai unsur binatang. Salah satunya pada vaksin polio injeksi (Injected Polio Vaccine/IPV), yang proses pembuatannya telah dipresentasikan di Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Keabsahannya dipertanyakan lagi oleh Sharia4Indonesia. Menurut mereka, PT Biofarma sebagai produsen terbesar vaksin nasional dan internasional sudah pasti membuat vaksinnya sesuai standard WHO. Jika WHO secara jelas menyatakan akan mengurangi penggunaan babi dalam pembuatan vaksin, berarti selama ini WHO masih menggunakan babi dalam pembuatan vaksin. Tentu, begitu pula dengan PT Biofarma.
Menanggapi polemik ini, Surahman mempunyai pendapat tersendiri. “Di dunia ini tidak ada yang seratus persen maslahat. Kalau maslahatnya jauh lebih besar, itu masih recommended. Tapi kalau mudharatnya jauh lebih besar, misalnya maslahat 48% mudharatnya 52%, itu tida boleh,”jelasnya.
Jika imunisasi disangkut pautkan dengan kepentingan bisnis, Surahman menilai hal itu sudah di luar masalah boleh atau tidaknya imunisasi. “jika ada yang menolak itu hak mereka. IMUNISASI BUKAN KEWAJIBAN, tapi PILIHAN. SELAMA PILIHAN ITU MEMBERIKAN MASLAHAT, SILAHKAN,” tandasnya. Bagaimana dengan Anda.
Meutia Gemala
Wwancara : Didi Muardi
Sumber Tulisan : di tulis ulang dari majalah UMMI No.6/XXIII/Oktober 2011/1432, Cakrawala Hal. 46-47.
Gambar : scan buku “Imunisasi Anak Cara Islami”, Ahmad Syarifuddin Rodi, Cet. I, mei 2009.
